Sistem peradilan Indonesia tengah berada pada titik peralihan dari praktik konvensional — persidangan tatap muka di “meja hijau”, berkas fisik, dan prosedur manual — menuju ekosistem peradilan berbasis digital. Inisiatif seperti e-Court, e-Litigasi, dan persidangan elektronik telah diperkenalkan oleh Mahkamah Agung sejak 2018, namun implementasinya masih menyisakan kesenjangan infrastruktur, literasi digital, dan keandalan sistem antarwilayah.

Penulis menganalisis capaian, tantangan struktural, dan peluang modernisasi mekanisme peradilan Indonesia, dengan mengangkat pembelajaran dari praktik peradilan negara lain yang telah lebih mapan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses litigasi dan penyelesaian sengketa. Penulis merekomendasikan lima langkah kebijakan prioritas: penguatan infrastruktur digital yang merata, standardisasi sistem informasi peradilan nasional, penguatan keamanan siber dan perlindungan data, peningkatan kapasitas hakim dan aparatur peradilan, serta pengarusutamaan mediasi dan penyelesaian sengketa berbasis teknologi sebagai bagian dari fungsi litigasi pengadilan.

Latar Belakang

Transformasi digital peradilan bukan sekadar agenda efisiensi administratif, melainkan bagian dari upaya menjamin akses terhadap keadilan (access to justice) di tengah keterbatasan geografis dan sumber daya. Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pengadilan di Indonesia secara bertahap mengadopsi mekanisme pendaftaran perkara daring, pemanggilan elektronik, hingga persidangan jarak jauh.

Pandemi global mempercepat adopsi ini secara signifikan, memaksa lembaga peradilan untuk mengandalkan konferensi video dan dokumen elektronik demi menjaga keberlangsungan proses hukum. Namun, percepatan tersebut juga memperlihatkan bahwa modernisasi peradilan tidak dapat berhenti pada penyediaan aplikasi semata; ia menuntut perubahan menyeluruh pada tata kelola perkara, budaya kerja aparatur peradilan, serta kerangka hukum acara yang mendukung keabsahan proses digital.

Tantangan Utama

1. Kesenjangan Infrastruktur dan Konektivitas

Ketimpangan akses internet antara pengadilan di kota besar dan daerah terpencil menyebabkan kualitas layanan e-Court tidak merata. Pengadilan di wilayah dengan konektivitas terbatas menghadapi kendala teknis yang berulang, mulai dari gangguan sinyal saat persidangan daring hingga keterlambatan unggah dokumen.

2. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Sebagian hakim, panitera, dan aparatur pendukung masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam mengoperasikan sistem informasi peradilan secara optimal, termasuk dalam memastikan keabsahan bukti elektronik dan menjaga tertib administrasi perkara digital.

3. Keamanan Siber dan Perlindungan Data

Digitalisasi berkas perkara meningkatkan risiko kebocoran data pribadi para pihak serta potensi peretasan sistem informasi pengadilan. Kerangka perlindungan data pada sistem peradilan elektronik perlu diperkuat sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

4. Interoperabilitas Sistem

Beragamnya aplikasi dan platform yang digunakan lintas lembaga penegak hukum — kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan — menimbulkan hambatan pertukaran data perkara secara elektronik, sehingga memperlambat proses peradilan terpadu (integrated criminal justice system).

5. Keterbatasan Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Berbasis Teknologi

Mediasi sebagai bagian dari fungsi penyelesaian sengketa pengadilan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi secara terstruktur. Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik peradilan di sejumlah yurisdiksi hukum perdata, mediasi yang terorganisasi baik — mulai dari klarifikasi isu, penataan bukti, hingga dialog penyelesaian — dapat memperkuat fungsi pengadilan sebagai ruang penyelesaian sengketa, bukan semata ruang ajudikasi.

Pembelajaran Komparatif

Pengalaman internasional menegaskan bahwa modernisasi peradilan yang berhasil bertumpu pada dua elemen yang saling melengkapi: penguatan proses digital dan penguatan proses dialogis (mediasi/penyelesaian sengketa terstruktur). Praktik peradilan di berbagai yurisdiksi hukum perdata menunjukkan bahwa pengadilan dapat berfungsi tidak hanya sebagai tempat ajudikasi, tetapi juga sebagai ruang terstruktur untuk penyelesaian sengketa — mulai dari klarifikasi fakta dan isu, penataan bukti, hingga dialog penyelesaian yang menjaga netralitas dan integritas hakim.

Pembelajaran kebijakan lintas negara ini tidak dimaksudkan untuk disalin secara mentah, melainkan diadaptasi sesuai konteks hukum, kelembagaan, dan sosial-budaya Indonesia. Prinsip inti yang relevan untuk diadopsi meliputi: pemisahan tegas antara tahap klarifikasi isu dan tahap ajudikasi, dokumentasi elektronik yang terstruktur pada setiap tahap proses, serta pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan mediator dalam teknik komunikasi dan fasilitasi berbasis teknologi.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis tantangan dan pembelajaran komparatif di atas, IJC merekomendasikan lima pilar kebijakan berikut sebagai prioritas modernisasi mekanisme peradilan Indonesia:

Pemerataan Infrastruktur Digital

Mempercepat penyediaan konektivitas internet dan perangkat pendukung persidangan elektronik di pengadilan wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga.

Standardisasi Sistem Informasi Peradilan

Mengintegrasikan basis data perkara lintas lembaga penegak hukum melalui satu arsitektur interoperabilitas nasional, guna mempercepat pertukaran data secara aman dan akurat.

Penguatan Keamanan Siber & Perlindungan Data

Menetapkan standar keamanan siber wajib bagi seluruh sistem informasi peradilan elektronik, termasuk audit berkala dan protokol tanggap insiden kebocoran data.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Peradilan

Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi hakim, panitera, dan mediator terkait literasi digital, hukum acara elektronik, serta teknik mediasi dan fasilitasi berbasis teknologi.

Pengarusutamaan Mediasi Terstruktur

Memperkuat peran mediasi sebagai fungsi penyelesaian sengketa pengadilan melalui prosedur digital yang terstruktur — dari klarifikasi isu, penataan bukti, hingga dialog penyelesaian — sebagai pelengkap proses ajudikasi.

Penutup

Modernisasi mekanisme peradilan Indonesia — dari meja hijau menuju layar digital — merupakan proses jangka panjang yang menuntut kesinambungan kebijakan, investasi infrastruktur, dan perubahan budaya kerja aparatur peradilan. Keberhasilan transformasi ini akan sangat bergantung pada kemampuan lembaga peradilan untuk mengadaptasi praktik baik dari yurisdiksi lain secara kontekstual, tanpa mengorbankan prinsip independensi, imparsialitas, dan integritas peradilan yang menjadi landasan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Pembelajaran kebijakan bukanlah proses menyalin sistem hukum negara lain, melainkan proses mengenali praktik yang relevan, menilai kesesuaiannya dengan kondisi domestik, dan mengembangkan pendekatan yang peka konteks demi perbaikan berkelanjutan sistem peradilan Indonesia.